FISCAL & MONETER POLICY

Kebijakan fiscal dan moneter adalah dua kebijakan macro ekonomi yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Ekonomi secara alamiah mengalami fluktuasi dengan cycle 3 tahun, 5 tahun atau puluhan tahun yang mana hal ini dikatakan sebagai business cycle. Kebijakan ekonomi bertujuan untuk meminimalisasi polarisasi ekonomi yang ada. Hal ini merupakan pekerjaan dari otoritas ekonomi yang itu negara yang bertanggung jawab menjaga pertumbuhan ekonomi jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Hal yang digunakan untuk menjaga hal ini adalah kebijakan fiscal dan moneter. Krisis ekonomi selalu muncul pergantian, mulai dari krisis Asia 1997, krisis Amerika 2001, dan krisis Eropa sekarang ini sehingga business harus belajar untuk survive ketika ekonomi growth dan burst.

Kebijakan Fiskal

Secara langsung kebijakan fiskal sangat berpengaruh ke bisnis yaitu masalah pajak. Yang mana pajak di Indonesia bisa memakan biaya sampai 40-50% dari biaya operasional. Bagi perusahaan pajak adalah suatu big deal sehingga akan menjadi pertempuran bagi setiap negara untuk menarik investor dengan mengunakan tax rate yang menarik, contohnya Estonia di Eropa menggunakan corporate tax rate 0% sehingga banyak perusahaan melakukan investasi di Negara tersebut. Selain pajak, factor fiskal yang mempengaruhi bisnis adalah belanja negara.

Pendapatan negara biasanya didapatkan dari tax rate dan pinjaman negara yang bisa melalui pinjaman dari luar ataupun dengan menerbitkan surat utang. Salah satu usaha negara untuk meningkatkan pertumbahan ekonomi adalah dengan melakukan stimulus fiskal dengan menaikkan belanja Negara ataupun menurunkan tax rate. Objektif dari kebijakan fiscal adalah :

1.    Menjaga stabilitas ekonomi makro.

2.    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan social welfare yang baik.

Secara umum lebijakan fiscal diindonesia berubah dari masa ke masa. Sebagai contoh ketika masa orde lama, negara untuk membiayai proyek dengan mencetak uang baru sebanyak mungkin sehingga kemudian terjadi inflasi sampai 600%. Sedangkan pada masa orde baru, pemerintah menggunakan balance budget dengan menggunakan keseimbangan pembelanjaan dan pendapatan Negara. Namun sebenarnya saat itu terjadi defisit namun untuk menutupi hal itu dengan  menggunakan hutang luar negeri sehingga hal tersebut sukses menurunkan inflasi dibawah 10%. Sehingga Indonesia lumayan sukses sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan terbaik di Asia.

Peranan minyak, oil dan gas sangat penting didalam APBN dalam hal penerimaan Negara. Pada zaman orde baru pemerintah bisa membangun dengan cepat karena produksi minyak besar dan pinjaman utang luar negeri dan belum banyaknya kendaraan bermotor yang disubsidi negara. Dan sampai sekarang ini penerimaan Negara masih sangat dipengaruhi oleh minyak yang mana kontribusinya hampir mencapai 20%. Saat ini pemerintah ketika membutuhkan dana tidak lagi menggunakan pinjaman luar negeri tapi mengganti menggunakan surat berharga negara.

Diawal kemerdekaan Indonesia, pajak tidak digarap oleh pemerintah karena adanya anggapan masyarakat bahwa setelah merdeka tidak ada lagi pajak. Namun perlahan Negara menyadari memerlukan pajak sehingga dilakukan pajak reform dan melakukan sosialisasi bahwa pajak harus dibayar untuk membiayai pembelanjaan Negara. Pajak di indonesia masih kebanyakan dari corporate tax rate sedangkan di Negara maju sudah lebih besar dari individu karena rata-rata masyrakatnya sudah berada di kelompok menengah ke atas. Jumlah masyarakat di Indonesia yang membayar pajak individu masih 3-4 juta penduduk sehingga pemerintah akan melakukan sensus pajak untuk meningkatkan pendapatan dari pajak.

Pengeluaran Negara sangat penting pengaruhnya untuk stabilisasi ekonomi contohnya pada saat krisis melakukan stimulus fiscal dengan meningkatkan pembelanjaan dan menurunkan tax rate. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka expenditure pemerintah juga meningkat.

Pada krisis 1997, hutang Indonesia meningkat signifikan yang mana bunga hutang saja mencapai 20% dari GDP. Kemudian pemerintah berusaha mendapatkan fiscal sustainability yang mana salah satu issuenya adalah subsidi bbm yang sangat tinggi yang mana pemerintah pernah melakukan pembayaran utang 25%, subsidi bbm 25%, biaya ke daerah 25% sehingga budget untuk pusat hanya 25%. Sehingga susah melakukan pembangunan. Setelah konsolidasi fiscal, pemerintah lumayan sukses mengurangi hutang dan Indonesia bisa keluar dari krisis.

Ada beberapa kebijakan fiscal sustainability yaitu :

1.    Improving Budget management by rising revenues and cut wasteful spending. Reform of budget process, improving procurement and tax reform.

2.    Phasing out subsidies.

3.    Privatization and asset recovery, several BUMN had already privatized and IBRA sold some assets from banking recapitalization.

4.    Issuing government bonds to place in the domestic as well as international market.

Kebijakan Moneter

Pemerintah baru-baru saja menurunkan BI Rate dengan tujuan menurunkan bunga bank. Kebijakan suku Bunga sangat berpengaruh ke cost of capital yang berhubungan dengan internal financing perusahaan. Hal lainnya yang sangat berpengaruh adalah inflasi, yang mana inflasi yang sangat tinggi akan sangat berpengaruh dengan business karena akan menurunkan nilai beli masyarakat. Salah satu langkah pemerintah ketika menghadapi krisis adalah menurunkan suku bunga sehingga harapannya investasi akan meningkat.

Tidak serta merta bunga turun maka investasi meningkat karena masih ada faktor lainnya yang pengaruh seperti kondisi ekonomi global, infrastruktur. dan factor lainnya.

Tujuan Kebijakan Moneter adalah :

1. Internal balance

ü  Menjaga inflasi supaya rendah

ü  Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi

ü  Tercapainya kesempatan kerja yang tinggi

2. External balance

ü  Keseimbangan neraca pembayaran (BOP)

Dalam sistem perekonomian terbuka seperti Indonesia, kedua target keseimbangan ekonomi itu saling terkait atau memerlukan penyelesaian secara simultan.

Kebijakan Moneter meliputi :

•       Pengendalian permintaan (demand management)

Demand management dalam kaitan dengan pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga agar permintaan uang, barang dan jasa dapat dipertahankan pada tingkat yang tidak mendorong inflasi (non inflationary level).

•       Target moneter (monetary targetry)

Target moneter atau lebih khususnya target jumlah uang beredar atau pengendalian JUB atau suku bunga. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain dengan menurunkan jumlah uang primer, menaikkan cadangan wajib (reserve requirement) dan menaikkan suku bunga.

Pertumbuhan ekonomi dibiarkan tumbuh sesuai dengan kapasitas sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak menaikkan inflasi. Sehingga ketika inflasi turun maka BI rate diturunkan sedangkan sebaliknya ketika inflasi naik maka BI rate dinaikkan.

Monetary Policy Instruments :

•   Open Market Operation, kontrol uang yang beredar dipasar yang biasanya dikontrol melalui BI rate.

•       Reserves requirement, Cadangan wajib minimum bank : 7.5%

•       Credit selection, sebelumnya BI boleh mengeluarkan kredit lansung namun sekarang BI tidak boleh lagi berdasarkan peraturan perundangan yang baru.

•       Moral suasion, hal ini dilakukan dengan lobi-lobi kepada bankir-bankir.

Efektivitas Kebijakan Moneter dipengaruhi faktor-faktor berikut ini :

•       Ada tidaknya tujuan yang saling bertentangan

•       Tingkat moneterisasi masyarakat

•       Faktor kelambanan (time lag)

•       Pengaruh lembaga keuangan

•       Harapan (expectations) masyarakat

•       Faktor yang mempengaruhi variable target seperti politik

Ketika terjadi kondisi krisis, kebijakan yang banyak dipakai adalah fisckal dan moneter untuk mengontrol stabilisasi ekonomi. Fiscal biasanya ditentukan dari awal oleh pemerintah dengan DPR untuk periode 1 tahun sehingga lebih stabil sedangkan Moneter sangat tergantung oleh kebijakan dari BI yang bisa berubah setiap saat sehingga menjadi lebih dinamis.


Catatan Kuliah Ibu Sri Adiningsih Ph.D